peraturan pemerintah pelayanan publik. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Dokumen Peraturan : Hubungan Antar Peraturan Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan. peraturan pemerintah pelayanan publik

89 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Ditetapkan Tanggal. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang. Pemerintahan dibentuk. Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik,. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG. 4 / 44 d. 112 6 Pasal 3 Tujuan Undang-Undang tentang Pelayanan Publik adalah: a. 13 Jan, 2023 . (7) Pelayanan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 93 Tahun 2021 tentang Standardisasi Proses Bisnis Sektor Pelayanan Strategis Terintegrasi. Penyederhanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas. Pelayanan Publik 1. 196, jdih. 3. Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Pengertian pelayanan publik Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik , pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi. Bentuk. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lemb aran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Le mbaran Negara Republik. DETAIL PERATURAN Abstrak Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik T. Judul. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 4. pejabat pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2009 ten tang Pelayanan Publik, (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor. tindakan administratif pemerintah yangPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA PEMBERI. Bagian Ketiga Evaluasi dan Pengelolaan Pelaksana Pelayanan Publik. sistem pelayanan terpadu; c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 5357); 5. Tipe Dokumen. Terdapat beberapa asas dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan perizinan yang harus diperhatikan,. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik. 119 penjangkitan Covid-19 pada masyarakat. 10. 10. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 9. ABSTRAK: a. Masuk. PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN . Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik”. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur. Peraturan Presiden tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi kepada Kementerian Negara/ Lembaga dan Pemerintah Daerah;. Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (6), Pasal 9 ayat (2), Pasal 20 ayat (5), Pasal 30 ayat (3), dan Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 25. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik yang telah beroperasi sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, wajib mendaftarkan diri kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini. pelayanan dasar publik, pelayanan umum pemerintahan, dan kesejahteraan masyarakat dan bidang lain yang . Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Judul. pelaksanaan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik . Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 6. Reformasi Pelayanan Publik. (3) Kewajiban Bsebagaimana dimaksud pada ayat PIP (1) dilaksanakan dengan memperhatikan: a. Mengingat : 1. PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK. bahwa untukmelaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (6), Pasal. E. 6. Judul. pembina, organisasi penyelenggara, dan penataan pelayanan publik 4. Jenis. Tipe Dokumen. Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2022 kepada Pemerintah Daerah, Kementerian dan Lembaga, Pencarian-+ Toggle Navigation. Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK. Mar 10, 2021 · Perpres 89 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan MPP bermaksud untuk mewujudkan peningkatan Pelayanan Publik. 25 Tahun 2009 tentang PelayananPeraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;. Memaknai Pelayanan Publik . Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,. Tematik. Materi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi: a. hak, kewajiban, dan larangan 5. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. Jenis/Bentuk Peraturan: PERATURAN PEMERINTAH: Pemrakarsa: PEMERINTAH PUSAT: Nomor: 2: Tahun: 2018: Tentang:. Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda provinsi dan Perda kabupaten/kota. Pelayanan publik yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan menghasilkan kepercayaan publik. Kondisi tersebut disebabkan semua peraturan dan sistem pelayanan ditentukan secara sepihak oleh birokrasi pemerintah tanpa menemukenali kendala, harapan, dan aspirasi masyarakat terhadap pelayanan publik yang diinginkan oleh masyarakat sebagai penerimanya. Pelayanan pemerintahan adalah jenis pelayanan masyarakat yang terkaitTipe Dokumen. guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Nomor. Penanggung jawab bertugas: a. STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TANGERANG SELATAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TANGERANG SELATAN Menimbang : a. 4Undang-Undang 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;. Inovasi Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Inovasi adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yangPeraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah T. (2) II. Dokumen ini menjelaskan ruang lingkup, indikator, mekanisme, dan evaluasi SPM di berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, perizinan, dan lain-lain. KOMPAK adalah sebuah Kemitraan Pemerintah Australia - Indonesia 4 Kolaborasi Masyarakat dan. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan2009 tentang Pelayanan Publik, perlu mengganti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 2014, No. (4) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan layanan SPBE LAN. Payung hukum terkait pelayanan publik bagi pemerintah sebagai penyelenggara maupun masyarakat dijamin dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. a. 2012. 23. kegiatan pelayanan publik untuk dikategorikan sebagai penyelenggara pelayanan publik. 3. Penyusunan master plan inovasi pelayanan publik dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai rencana kerja inovasi dalam lima tahunan. Lalu bagaimana peran masyarakat ? Keterlibatan masyarakat saat ini menjadi bagian yang perlu dioptimalkan. T. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor. III. BAB I . UU No. Beranda. Peraturan ini memuat berbagai ketentuan mengenai pengelolaan pelayanan publik, termasuk standar pelayanan publik, penyusunan kartu layanan, serta mekanisme penyelesaian. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: (1) Pelayanan. kegiatan pelayanan publik untuk dikategorikan sebagai penyelenggara pelayanan publik. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan MenteriPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Pedoman Standar Pelayanan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik juga menjadi dasar hukum penting dalam pelayanan publik di Indonesia. Jul 15, 2021 · Pelayanan publik ini membantu pemerintah dalam memberdayakan masyarakat serta menyelenggarakan pembangunan yang merata. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2010 tentang Pedoman. Sejak Tahun 2017, Mal Pelayanan Publik mulai digaungkan oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. PP NO 96 TH 2012 - PELAKSANAAN UU NO 25 TH 2009 PELAYANAN PUBLIK. Undang Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 4. I. Solusi. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas. Peraturan pemerintah mengenai tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Undang- Undang ini diundangkan. Peraturan Perundang-undangan. Pendanaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang bersumber dari APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa ini yang dimaksud dengan: Badan Publik Desa adalah Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, BaREFORMASI BIROKRASI TENTANG KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA, PEMERINTAH DAERAH, BADAN USAHA MILIK NEGARA, DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH. Peraturan Menteri PANRB No. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan. 7. Judul. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Sementara definisi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 4. Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sejak adanya pernyataan resmi dari World Health Organization (WHO) bahwa Corona Virus Disease (Covid-19) atau Virus Corona sebagai pandemi global dan pengumuman resmi yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo bersama Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto pada Senin tanggal 2 Maret. 2. 29. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M. 2009 tentang Pelayanan Publik. Pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan. ( dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentangkebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangan bagi setiap 1 Ratminto, Atik Septi Winarsih. pelayanan informasi publik yang tertib, transparan dan terintegrasi; c. Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;. Pelayanan publik adalah atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara. B. 37 Tahun 2008. pendaftaran; b. (6) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Pelayanan Publik 2. 4. CATATAN: Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 02. penyelesaian pengaduan 8. Judul. Pedoman Penilaian Kinerja Pembina/Penanggung Jawab Dan Pemeringkatan Kementerian. 5. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Beranda; Profil. Seperti yang dikemukakan oleh Dwiyanto (2011:181) bahwa birokrasi pemerintah dapat mengembangkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, mempermudah interaksi dengan masyarakat, dan mendorong akuntabilitas serta transparansi penyelenggara pelayanan publik. NOMOR 89 TAHUN 2O2I TENTANG PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. (7) Pelayanan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. 6 Drt. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas. Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM. (1) Lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, serta BUMN dan/atau BUMD wajib memiliki JRA. PELAYANAN PUBLIK DIGITAL Pemerintahan di seluruh dunia pada saat ini menghadapi "tekanan" dari berbagai pihak untuk. Pasal 1. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Peraturan Presiden 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 6. unit penyelenggara pelayanan publik adalah unit kerja pada instansi pemerintah yang secara langsung memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan publik. Email Kehumasan. Bagaimanakah Asas-asas hukum Pelayanan Publik sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik, 2. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 215);. Daerah adalah Kota Banjarbaru. Oleh karena itu, seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah perlu memperkuat komitmen dan meningkatkan implementasi dari Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE. Pemerintah Pusat . Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 5. Setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban memenuhi 14 komponen standar pelayanan yang meliputi : 1) dasar hukum, peraturan perundang-undangan yang. Peraturan Wali Kota Depok No. peran serta masyarakat 7. proporsi akses dan kategori kelompok Masyarakat dalam Pelayanan Berjenjang; dan e. Asisten Ombudsman RI Perwakilan Provinsi. undang-undang nomor 14 tahun 2008 7. 17. Pelayanan Dasar. koordinasi pemerintah, layanan publik serta pemberdayaan masyarakat di tingkat desa dan kecamatan. Standar pelayanan publik adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh penyelenggara pelayanan publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Artikel. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik; 9. Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2016; 8. Peraturan Ombudsman Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Dasar Hukum. Pemberi pelayanan publik adalah pegawai instansi pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai peraturan peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi. 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. Dibutuhkan etika pelayanan publik sebagai pilar dan kepercayaan publik sebagai dasar untuk mewujudkan pemerintah yang baik. Peserta 1. Ide awal pelayanan publik. : 12 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten /Kota. E. Bahasa Indonesia. pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Sinambela, Lijan Poltak. 2. U. 2, TLN No. biaya pelayanan publik adalah segala biaya (dengan nama atau. Berdasarkan Peraturan Menpan. Tanggal Pengundangan.